Mahkamah Partai Golkar Gelar Tiga Sidang Perkara Internal

Jakarta – Mahkamah Partai Golkar (MPG) menggelar sidang tiga perkara di kantor DPP partai Golkar, jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat. Sidang tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar, Rudy Alfonso. Adapun ketiga perkara yang disidangkan adalah sengketa Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sumba Barat Daya atas nama Timotius Lina. Pemohon perkarakan pemecatan dirinya dari partai karena diangga tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, baik pemohon dan termohon dari DPP Partai Golkar tidak hadir. “Mahkamah menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya,” kata Rudy, di sela persidangan, Kamis (3/11) petang. Perkara kedua yang juga disidangkan adalah pemberhentian Alzier Thabranie sebagai Ketua DPD I Lampung. Yang bersangkutan, merasa tidak melakukan pelanggaran dan pemberhentian dinilai tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Untuk perkara ketiga, hasil mediasi tentang penunjukan atau penetapan pasangan calon Wali Kota Jayapura, dimana ada dua putusan dari DPP untuk dua pasangan yang berbeda. Rudy menjelaskan, perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Partai Golkar adalah perkara yang terkait masalah internal karena Mahkamah dibentuk untuk mengadili dan menyelesaikan, memutus perkara yang menyangkut perselisihan internal Partai Golkar. “Di samping itu, ada tambahan kewenangan Mahkamah Partai diberikan kewenangan pelanggaran yang terkait kode etik atau penyalahgunaan wewenang dari pengurus,” kata Rudy. MPG, kata Rudy, saat ini juga menyelesaikan imbas dari dua kepengurusan di periode sebelumnya. Saat itu, terjadi perselisihan dan pemecatan terhadap sejumlah kader. “Jadi MPG merehabilitasi kader yang dipecat tersebut karena spiritnya adalah rekonsiliasi,” kata pengacara kondang ini. Rudy pun menegaskan jika kewenangan Mahkamah Partai adalah sengketa internal jadi fokus utamanya perselisihan internal partai. Jika ada permasalahan yang terkait pidana atau perdata diselesaikan di peradilan umum. “Jadi semata-mata terkait dengan internal karena Mahkamah Partai itu independen otonom untuk menyelesikan persoalan internal sendiri,” tandasnya. Feriawan Hidayat/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu