Tarif Tebusan Lebih Tinggi, Amnesti Pajak Tahap Kedua Dimulai

Rimanews – Pelaksanaan tahap kedua amnesti pajak resmi dibuka pada tanggal Sabtu (01/10/2016) lalu. Berbeda dengan tarif tebusan pada tahap pertama yang hanya dibebankan sebesar dua persen untuk repatriasi hingga empat persen untuk deklarasi luar negeri. Pada tahap kedua ini, pemerintah membebankan tarif tebusan sebesar tiga persen untuk deklarasi dan enam persen untuk deklarasi luar negeri. Adapun untuk individu atau badan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap dibebankan biaya tebusan sebesar 0,5 persen hingga akhir pelaksanaan tanggal 31 Maret 2017. Baca Juga Penutupan sesi I, IHSG menguat lima poin IHSG Konsisten di Zona Merah Putusan MK Kuatkan Argumentasi Amnesti Pajak IHSG Parkir di 5.254, Rp 632 M Uang Asing Cabut Presiden Undang 500 Wajib Pajak Super Kaya ke Istana Hingga hari ini (03/10/2016), perolehan dana tebusan mencapai Rp 89,2 triliun atau 54,06 dari target sebesar Rp 165 triliun. Sementara itu, total deklarasi harta mencapai Rp 3.625 triliun atau 90 persen dan jumlah dana repatriasi mencapai Rp 137 triliun, masih jauh dari target Rp 1.000 triliun. Adapun perbedaan antara deklarasi dan repatriasi antara lain deklarasi adalah melaporkan perbaikan harta kekayaan para wajib pajak, sedangkan, untuk repatriasi artinya pemindahan harta yang sebelumnya disimpan di luar negeri menjadi di Indonesia untuk jangka waktu tiga tahun. Walaupun, jumlah repatriasi cenderung jauh dari target, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut pencapaian uang tebusan yang sudah lebih dari separuh dari target. Dia optimistis bahwa target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp 1.320 triliun dapat tercapai. “Bulan September ini karena tax amnesty , kenaikan dari penerimaan pajak meningkat cukup besar, jadi Insya Allah kita akan bisa mencapai Rp.1.320 triliun,” katanya seperti dipublikasikan situs kementerian, kemenkeu.go.id , hari ini. Dengan waktu sisa 3 bulan menjelang Desember, ia yakin angka penerimaan pajak dapat terus meningkat mendekati target. Presiden Joko Widodo saat sosialisasi Amnesti Pajak beberapa waktu lalu. Pemerintah Klaim Amnesti Pajak Tahap Pertama Sukses Hingga hari terakhir fase pertama amnesti pajak yang berjalan dari tanggal 18 Juli hingga Jumat (30/09/2016), pemerintah mengumpulkan total uang tebusan sebesar Rp 88,5 triliun atau 53,63 persen dari target Rp 165 triliun. Adapun, total deklarasi harta dari dalam dan luar negeri yang diterima mencapai Rp 3.590 triliun atau 89.75 persen dari target Rp 4.000 triliun. Sementara itu, dana repatriasi yang berhasil diterima hingga akhir tahap pertama Rp 1376 triliun, jauh dari target Rp 1.000 triliun. Menanggapi perolehan amnesti pajak, Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil tersebut, dia mengatakan pelaksanaan program amnesti pajak telah berjalan melebihi harapan. “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh petugas pajak, seluruh aparat pajak yang dalam 3 bulan terakhir ini betul-betul bekerja. Dalam sebulan terakhir ini bekerja sampai tengah malam, saya lihat sendiri,” ungkap Jokowi yang turut menyaksikan pelaksanaan amnesti pajak pada hari terakhir fase pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Menurutnya, keberhasilan program tax amnesty tahap pertama ini karena ada kepercayaan dari masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Karena itu, Jokowi menilai ini adalah sebuah momentum untuk mereformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan tentu saja meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Wakil Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi pesimistis bahwa target amnesti pajak akan tercapai. “Saya perkiraan Rp 70 sampai Rp 80 triliun, Rp 100 triliun sudah bagus” kata mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, pada Rabu (28/09/2016) lalu. Namun, uang tebusan yang pada akhir pelaksanaan tahap satu mencapai Rp 88,5 triliun dapat dikatakan telah melebihi estimasi Bank Indonesia, yang sebelumnya memproyeksikan Rp 53,5 triliun hingga akhir pelaksanaan, Nantinya, uang tebusan amnesti pajak ini akan dipakai untuk menutup defisit anggaran yang diprediksi mencapai 2,55 persen hingga akhir tahun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Otoritas Moneter Singapura, MAS atau Monetary Authority of Singapore Pelaksanaan amnesti pajak tahap pertama menemui rintangan dari perbankan Singapura yang dikabarkan melaporkan partisipan kepada Commercial Affairs Department (CAD) atau Kepolisian Singapura yang mengurusi tentang kejahatan finansial. Tindakan tersebut disinyalir dapat menggagalkan program tersebut, setelah sebelumnya otoritas Singapura sebelumnya telah memerintahkan perbankan untuk melaporkan transaksi mencurigakan (STR), termasuk bagi para nasabah Indonesia yang mengikuti amnesti pajak. Dilain pihak, pemerintah Singapura menolak dugaan bahwa langkah ini untuk menjegal kebijakan amnesti Indonesia dan mengatakan bahwa hal ini adalah prosedur standar sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF), yang diklaim berlaku bagi nasabah manapun. Perbankan Singapura disebut-sebut berkepentingan langsung dalam keberhasilan program ini, karena sampai berhasil, hal ini akan mengganggu likuiditas perbankan Singapura dan akan terancam kehilangan nasabah. Indeks saham melonjak setelah amnesti tahap pertama diklaim berhasil. Terhitung, total nilai aset nasabah Indonesia di Singapura menembus USD 200 miliar, atau 40 persen dari aset bank swasta Singapura. Hal ini konsisten dengan data Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa harta amnesti pajak asal Singapura mendominasi program ini dengan 75 persen, disusul oleh harta asal Australia, Hong Kong, Amerika Serikat dan Kanada. Bursa Saham Menguat Menyambut perolehan uang tebusan amnesti pajak yang melebihi ekspektasi, indeks saham langsung melonjak 99,111 persen atau lebih dari 1 persen ke posisi 5.463,915 poin, pada penutupan hari ini (03/10/2016). Dengan demikian, pergerakkan bursa telah meningkat sebesar 1,39 persen dalam seminggu terakhir. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo mengatakan dirinya optimistis bahwa pencapaian dana tebusan amnesti pajak akan menyentuh Rp 150 triliun pada akhir pelaksanaan pada 31 Maret 2017 nanti. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Amnesti Pajak , pajak , Sri Mulyani , Jokowi , IHSG , saham , Keuangan , Ekonomi

Sumber: RimaNews