Ini Langkah Ahok Setelah Proyek Reklamasi Dihentikan

Suara.com – Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum mengusulkan penerbitan raperda baru terkait reklamasi Teluk Jakarta ke DPRD. Hal ini menyusul moratorium proyek reklamasi yang disepakati pemerintah pusat. “Tunggu menteri dulu. Kalau nanti raperda baru DPRD nggak mau bahas juga ya kita lewat permen (peraturan menteri),” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4/2016). Ahok mengungkapkan isi raperda yang baru akan diusulkan sebenarnya tak jauh beda dengan raperda sebelumnya. Di usulan yang baru nanti, kata Ahok, pemerintah provinsi akan memakai kajian rencana detail tata ruang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa Pengaruhnya Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta untuk KPK? “Sama. Cuma kan gini di dalam kajian Menteri LH, udah ada RDTR, jadi nggak perlu amdal, pakai amdal total,” kata dia. Ahok mengatakan kajian amdal membutuhkan waktu yang lama. Itu sebabnya, kajian amdal akan menggunakan kajian yang telah diatur oleh Peraturan Menteri LHK. “Kalau sekarang orang bikin gedung harus ada amdal baru sendiri. Padahal itu bikin lama kan. Harusnya pakai kajian amdal total saja, sudah ada Permen LH yang mengatur,” kata Ahok. Ahok Sudah Siapkan Hati Kalau Gagal Ikut Pilkada 2017 Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan pembangunan dipenuhi. Guna mempercepat penyelesaian persoalan reklamasi Teluk Jakarta, Menko Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan untuk membentuk joint committee untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi. “Diputuskan akan dibentuk joint committee, supaya masalah ini diselesaikan secepatnya,” ujar Rizal saat konferensi pers di kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta Pusat, Senin, (18/4/2016). Tim terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian terkait plus Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kemendagri diwakili dua dirjen, dan perwakilan dari Sekretaris Kabinet. Sementara, Kemenko Maritim dan Sumber Daya diwakili dua deputi. Provinsi DKI paling banyak wakilnya, meliputi deputi gubernur, asisten pembangunan, sekretaris daerah, dinas kelautan dan tim dari gubernur DKI. “Tim ini akan mulai rapat Kamis mendatang. Merapatkan apa yang harus diselaraskan, melakukan audit aturan yang ada, apa yang bolong,” katanya.

Sumber: Suara.com